Sistem Pemerintahan Indonesia Abad Orde Lama

Masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Untuk pengertian, masa berlangsung, kelebiahan dan kekurangannya, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini.

Pengertian Orde Lama

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde usang yaitu sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut klarifikasi sistem pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tubuh direktur dan merangkap sekaligus sebagai tubuh legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi tubuh yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut memutuskan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 disebut masa liberal, alasannya yaitu dalam politik maupun sistem ekonominya memakai prinsip-prinsip liberal. Pada dikala negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut:

• Presiden dan wakil presiden tidak sanggup diganggu gugat.
• Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
• Presiden berhak membubarkan DPR.
• Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
• Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi kiprah menciptakan undang-undang dasar yang gres sesuai amanat UUDS 1950. Namun hingga tahun 1959 tubuh ini belum juga sanggup menciptakan konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Pembentukan MPRS dan DPAS
• Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante

Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta ajaran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi banyak sekali penyimpangan yang menimbulkan beberapa kejadian besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

• Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
• Produk aturan yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu 1955
• Presiden menyatakan perang dengan Malasya
• Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
• Hak Budget tidak jalan

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai titik puncak dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun pengaruh dari kejadian G 30 S yaitu :

• Demostrasi menentang PKI
• Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
• Keadaan ekonomi yang buruk
• Kabinet seratus menteri
• Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)

Tritura yaitu abreviasi dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan kepada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga barang-barang.

Peralihan Kekuasaan politik dari Orde usang ke Orde Baru

Terjadinya kejadian G 30 S PKI sangat besar lengan berkuasa terhadap proses peralihan  pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.

Keberanian KAMI dan KAPPI yang memberikan kesempatan bagi Mayjen Soeharto untuk memberikan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan sanggup diakhiri. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna memberikan ajuan itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai kesannya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).

SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret yaitu surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa kode Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada dikala itu. Sampai dikala ini belum ada yang tahu secara niscaya isi supersemar.

• Pada tanggal 7 februari 1967, jenderal Soeharto mendapatkan surat diam-diam dari Presiden melalui mediator Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.

• Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan konsep yang sanggup dipakai untuk mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi wacana pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya.

• Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat  menerima  konsep tersebut alasannya yaitu tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.

• Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh presiden sesudah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

• Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto. 

• Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.

• Setelah turunnya Presiden Soekarno dari bangku kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada Jendral Soeharto yang menanamkan masa kepemimpinanya sebagai orde baru.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama

Masa Pemerintahan Orde Lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami banyak transisi sistem pemerintahan dan banyak kejadian penting yang terjadi di dalamnya. Berikut kelebihan dan kekurangan masa Pemerintahan Orde lama:

Kelebihan Masa Orde Lama

• Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
• Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
• Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar, yaitu sebagai pencetus gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
• Mampu membangun integritas nasional yang kuat

Kekurangan Masa Orde Lama

• Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
• Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet.
• Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat Dominan, Sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.
• Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
• Terjadinya inflasi yang menimbulkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.

Demikian sedikit ulasan wacana pemerintahan masa Ir. Soekarno yang sering disebut sistem pemerintahan indoneisa masa orde lama, supaya sanggup bermanfaat bagi anda, terimakasih.